Lingkar Sulawesi//Mamasa, Sulawesi Barat — Kegiatan jurnalistik kembali mendapat tekanan di Kabupaten Mamasa. Seorang wartawati diduga mengalami intervensi dan perlakuan tidak pantas saat hendak melakukan konfirmasi kepada pemilik salah satu pangkalan LPG subsidi 3 kg di Desa Malabo, Kecamatan Tanduk Kalua’, pada Minggu, 7 Desember 2025.
Peristiwa ini terjadi ketika wartawati tersebut mencoba meminta klarifikasi terkait dugaan penyelewengan distribusi tabung gas LPG 3 kg. Warga Malabo sebelumnya melaporkan bahwa pangkalan dimaksud diduga kuat menyalurkan atau menjual tabung subsidi ke luar wilayah desa, sehingga masyarakat setempat sering tidak mendapatkan jatah gas melon tersebut.
Warga mengaku kerap melihat pasokan tabung 3 kg tiba di pangkalan, namun hanya sebagian kecil yang berhasil membeli. Selebihnya, tabung yang seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut diduga telah disalurkan terlebih dahulu ke luar Malabo. Kondisi ini memicu kelangkaan berkala dan kekecewaan warga.
“Sampai di pangkalan selalu habis. Padahal kami lihat mobil pengangkut datang, tapi ketika warga antre, yang dapat hanya sedikit,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Situasi memanas ketika wartawati yang datang melakukan tugas jurnalistik justru mendapatkan ucapan tidak pantas dari pihak keluarga pemilik pangkalan. Meski demikian, sang wartawati tetap merespons situasi tersebut dengan tenang.
Insiden itu memancing reaksi keras dari komunitas pers di Kabupaten Mamasa. Sejumlah media menyatakan siap meminta klarifikasi resmi dari pihak agen dan Pertamina, serta mendorong pengusutan dugaan tindakan yang dianggap merendahkan profesi jurnalistik.
Hingga berita ini diturunkan, warga Desa Malabo bersama sejumlah wartawan masih mendesak Pemerintah Kabupaten Mamasa, aparat penegak hukum, dan pihak Pertamina Rayon Parepare untuk segera menindaklanjuti dugaan penyelewengan distribusi LPG 3 kg serta insiden arogansi terhadap pekerja pers.
Masyarakat mengkhawatirkan situasi yang tidak terkendali dapat memicu konflik yang lebih besar. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas agar pendistribusian LPG kembali normal dan kondisi keamanan di desa tetap terjaga. ( RUSLI )
