GOWA |⟡| Lingkar Sulawesi |⟡|
Sebanyak 480 guru honorer di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terancam gagal diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Ratusan pendidik tersebut tidak dapat mengikuti seleksi karena data mereka diduga hilang dari database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Para guru honorer yang tersebar di tingkat SD dan SMP di 18 kecamatan itu telah mengadu ke Pemerintah Kabupaten Gowa hingga menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Gowa. Namun, hingga kini belum ada kepastian solusi.
Pendamping guru honorer Gowa, Ari Paletteri, menyebutkan bahwa total guru terdampak masih dalam proses pendataan dan sementara tercatat sebanyak 480 orang.
“Upaya sudah kami lakukan, mulai dari menyurat ke bupati hingga RDP di DPRD. Sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujar Ari, Rabu (7/1/2026).
Ari menjelaskan, para guru honorer tersebut sebelumnya telah terdaftar dalam database BKN pada 2022. Data itu menjadi syarat utama untuk mengikuti dan diprioritaskan dalam seleksi PPPK.
Masalah muncul saat pemerintah pusat mendorong penyelesaian tenaga non-ASN melalui seleksi PPPK pada akhir 2024. Saat hendak mendaftar, para guru honorer justru tidak dapat mengakses akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).
“Ketika mau mendaftar, akun mereka tidak bisa diakses. Padahal setiap honorer memiliki akun masing-masing untuk masuk ke sistem BKN dan KemenPAN-RB,” ungkapnya.
Setelah ditelusuri, akun SSCASN para guru honorer tersebut tidak dapat digunakan karena data mereka diduga telah terhapus dari database BKN. Persoalan ini telah disampaikan ke Dinas Pendidikan (Disdik) dan BKPSDM Gowa, namun belum menemukan titik terang.
“Data itu hilang begitu saja. Kami menduga ada oknum yang menghapus. Saat ditanyakan, kedua instansi justru tidak memberikan solusi pemulihan data,” kata Ari.
Ia menduga penghapusan data dilakukan oleh oknum yang pernah bekerja di lingkungan Disdik Gowa dan kini telah diberhentikan. Dugaan tersebut juga telah disampaikan dalam RDP DPRD Gowa.
Menurut Ari, oknum tersebut diduga tidak bekerja sendiri dan memiliki akses ke sistem pendataan kepegawaian. Ia bahkan mencurigai adanya praktik penggantian data guru honorer lama dengan tenaga honorer lain yang tidak memenuhi syarat.
“Kami menduga ada honorer siluman yang justru lolos PPPK. Beberapa nama sudah kami kantongi. Jika benar, tentu ini patut dicurigai ada praktik pungutan liar,” tegasnya.
Terbaru, perwakilan guru honorer kembali mendatangi BKPSDM Gowa pada Senin (5/1/2026). Dari pertemuan itu, BKPSDM berjanji akan melakukan pendataan ulang dan membawa persoalan tersebut ke Kementerian PAN-RB dan BKN.
“Sementara ini kami kumpulkan ulang seluruh data guru honorer untuk diserahkan ke BKPSDM,” tambah Ari.
Salah satu guru honorer terdampak mengaku kecewa karena data yang telah terekam sejak 2022 tiba-tiba menghilang.
“Data kami sudah ada di sistem BKN, tapi sekarang hilang. Kami hanya berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gowa, Taufiq Mursad, menyatakan proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu sepenuhnya berada di bawah kewenangan BKPSDM. Disdik, kata dia, hanya mengusulkan data guru yang memenuhi persyaratan.
“Tahun ini kami mengusulkan sekitar 1.500 orang ke BKPSDM. Soal pengangkatan, itu ranah BKPSDM,” jelas Taufiq.
Ia menegaskan data honorer bisa terhapus dari database BKN apabila tidak memenuhi syarat pada saat pendataan tahun 2022, seperti masa pengabdian minimal dua tahun dan kewajiban menyelesaikan proses input data secara mandiri di sistem BKN.
Taufiq juga membantah tudingan adanya oknum Disdik yang menghapus data guru honorer. Ia mengakui adanya tenaga honorer yang diberhentikan, namun bukan terkait persoalan penghapusan data.
“Yang bersangkutan diberhentikan karena pelanggaran disiplin, bukan karena urusan data BKN,” pungkasnya. |⟡| Lingkar Sulawesi |⟡|
