Lingkar Sulawesi//MAMUJU — Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfopers) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Panca Daya ke-5 Pemerintah Provinsi Sulbar, yakni penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Sebagai tahapan awal, Analis Kebijakan Ahli Muda Diskominfo Sulbar, Wahyudi Iswar, melakukan koordinasi teknis dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Provinsi Sulbar pada Jumat (14/11/2025).
Tahapan dan Teknis Survei
Koordinasi tersebut membahas sejumlah aspek penting pelaksanaan SKM, mulai dari regulasi terbaru, penentuan responden, metode penyebaran kuesioner, hingga pengolahan data dan penyusunan laporan hasil survei.
Dalam pertemuan itu, Diskominfo Sulbar disarankan untuk tetap menggunakan format pertanyaan lama, mengingat format SKM terbaru masih dalam tahap sosialisasi oleh Kementerian PAN-RB.
“Kami diarahkan untuk tetap menggunakan format sebelumnya karena pedoman SKM yang baru masih dalam proses sosialisasi,” ujar Wahyudi Iswar.
Cakupan Responden
Pelaksanaan SKM 2025 akan melibatkan masyarakat dari enam kabupaten di Sulawesi Barat. Responden berasal dari berbagai latar belakang, antara lain pelajar dan mahasiswa, tokoh masyarakat, aktivis LSM, insan pers, akademisi, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat umum.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sulbar, Dian Afrianty, menyampaikan bahwa keberagaman responden diharapkan menghasilkan penilaian yang objektif terhadap kualitas layanan informasi publik.
“Masukan masyarakat dari berbagai latar belakang akan menjadi referensi utama dalam perbaikan tata kelola dan pelaksanaan layanan informasi publik agar lebih efektif dan berdampak,” ujarnya.
Target dan Evaluasi
Hasil SKM 2025 akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perencanaan peningkatan layanan informasi publik pada tahun berikutnya. Pemerintah Provinsi Sulbar menargetkan tingkat kepuasan masyarakat pada 2026 mencapai 86,00.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfopers Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan pentingnya hasil survei sebagai dasar pembenahan layanan.
“Penilaian publik terhadap kinerja layanan informasi pemerintah sangat penting. Hasil survei ini akan kami jadikan dasar evaluasi dan perbaikan ke depan,” kata Ridwan.
Ia optimistis indeks kepuasan layanan informasi publik Sulbar pada tahun mendatang dapat mencapai target yang telah ditetapkan sesuai arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar.
